Support Assistant - Legal

UNOPS, Jakarta, Indonesia

Skill Required:, Policy/ Advocacy and Campaign
Preferred Experience: 
3 Years
Closing Date for Applications: 
27th March, 2019


Job Description

Background Information - UNOPS

UNOPS supports the successful implementation of its partners’ peacebuilding, humanitarian and development projects around the world. Our mission is to serve people in need by expanding the ability of the United Nations, governments and other partners to manage projects, infrastructure and procurement in a sustainable and efficient manner.

Working in some of the world’s most challenging environments, our vision is to advance sustainable implementation practices, always satisfying or surpassing our partners’ expectations.

With over 7,000 personnel spread across 80 countries, UNOPS offers its partners the logistical, technical and management knowledge they need, wherever they need it.

A flexible structure and global reach means that we can quickly respond to our partners' needs, while offering the benefits of economies of scale.

Latar Belakang – UNOPS

  • UNOPS mendukung berhasilnya pelaksanaan proyek pembinaan perdamaian, kemanusiaan, dan pembangunan mitranya di seluruh dunia. Misi kami adalah melayani orang-orang yang membutuhkan dengan memperluas peran Perserikatan Bangsa-Bangsa, pemerintah, dan mitra lainnya dalam mengelola proyek, prasarana, dan pengadaan secara berkelanjutan dan efisien.
  • Bekerja di sejumlah lingkungan yang paling menantang di dunia, kami berupaya mendorong praktik pelaksanaan yang berkelanjutan dan senantiasa memberikan layanan yang melampaui harapan para mitra.
  • Dengan lebih dari 7.000 personel yang tersebar di 80 negara, UNOPS memberikan pengetahuan tentang logistik, teknik, dan pengelolaan kapan saja dibutuhkan mitra.
  • Struktur yang fleksibel dan jangkauan global memampukan kami memenuhi kebutuhan mitra dengan cepat dan memberikan manfaat penerapan ekonomi skala.

Background Information - Job-specific

THOH

Thailand Operations Hub (THOH) is a UNOPS business unit under the UNOPS Asia Regional Office and it was established to better support, develop and oversee the UNOPS portfolio of projects in South East Asia and the Pacific.

The Hub comprises three main portfolios –THOH Thailand, THOH Indonesia and THOH Pacific and provides a wide range of services including Project Management, Transactional HR, Financial, and Procurement to clients that include other UN entities, INGOs and governments/government agencies donors.

Badan Restorasi Gambut Results Enabling Facility (BRG REF)

Seasonal peatland fires are now compromising Indonesia’s economic and social development by creating considerable threats to health, the environment, and the economy. In 2015 peat fires and their related haze resulted in the hospitalization of more than half a million people due to acute respiratory infections. These fires that raged through 2.6 million hectares of forest and peatland areas in the islands of Kalimantan and Sumatra released 1.6 Gts of CO2e, surpassing the annual CO2 emissions of advanced industrialized nations such as Germany, France, and others. Direct and indirect damages cost the Indonesian national economy an estimated USD 16 billion, about 2% of its annual GDP.

In recognition of the importance of peatlands for climate change mitigation, the Government of Indonesia through Presidential Regulation No 1/2016 constituted the Peatland Restoration Agency (BRG). BRG has an important mandate: prevent forest fires, especially in peatland areas, as well as restore 2 million hectares of peatlands devastated by forest and land fires. The Agency identified 7 target provinces for peatland restoration and fire prevention activities in Riau, Jambi, South Sumatra, West Kalimantan, Central Kalimantan, South Kalimantan and Papua.

Since its establishment in 2016, Norway has been supporting BRG, as current support to the BRG by the Norwegian Government falls within the wider partnership between Norway and Indonesia established in 2010 through the Letter of Intent (LOI) to reduce emissions from deforestation and land degradation of forests and peatlands . The support is part of an international climate mitigation initiative (UNFCCC) supported programme that uses international aid to counter forest degradation in various parts of the world, and this is one of the largest ever contribution made to reduce deforestation.

In the framework of this background, Norway and BRG have asked UNOPS to develop a flexible multiyear administrative support mechanism for managing Norway’s financial support to BRG through the establishment of the BRG Results Enabling Facility (BRG REF). The mechanism has within its scope a back-office management component and a service, procurement, grants management and a delivery component.

In the context of the BRG-REF, UNOPS is hiring for the position of Support Assistant - Legal.

​​​​​​THOH

Hub Operasional Thailand/Thailand Operations Hub (THOH) merupakan unit bisnis UNOPS yang bekerja di bawah Kantor Regional Asia UNOPS. Hub ini didirikan untuk mendukung, mengembangkan, dan mengawasi portofolio proyek UNOPS dengan lebih baik di kawasan Asia Tenggara dan Pasifik.

Hub tersebut terdiri dari tiga portofolio utama - THOH Thailand, THOH Indonesia, dan THOH Pasifik yang memberikan berbagai layanan termasuk Pengelolaan Proyek, Personalia Transaksional, Keuangan, dan Pengadaan kepada klien yang melibatkan badan-badan PBB lainnya, LSM Internasional, dan pemerintah/lembaga donor pemerintah.

Fasilitas Pendukung Hasil/Result Enabling Facility BRG (BRG REF)

Kebakaran lahan gambut musiman membahayakan pembangunan ekonomi dan sosial Indonesia mengingat besarnya ancaman yang ditimbulkan terhadap kesehatan, lingkungan, dan perekonomian. Pada tahun 2015, lebih dari setengah juta orang harus dirawat di rumah sakit karena menderita infeksi saluran pernapasan akut akibat kabut yang dihasilkan kebakaran gambut. Kebakaran yang melanda 2,6 juta hektare kawasan hutan dan lahan gambut di pulau Kalimantan dan Sumatera menghasilkan 1,6 gigaton CO2, melebihi emisi CO2 tahunan negara-negara industri maju seperti Jerman, Prancis, dan lainnya. Kerusakan langsung dan tidak langsung menyebabkan kerugian ekonomi nasional yang diperkirakan sebesar 16 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 2% dari PDB tahunan Indonesia.

Mengingat pentingnya lahan gambut untuk mitigasi perubahan iklim, Pemerintah Indonesia melalui Peraturan Presiden Nomor 1 tahun 2016 membentuk Badan Restorasi Gambut (BRG). Tugas penting BRG di antaranya: mencegah kebakaran hutan terutama di wilayah lahan gambut dan merestorasi 2 juta hektare lahan gambut yang rusak akibat kebakaran hutan dan lahan. BRG mengidentifikasi 7 provinsi sebagai sasaran kegiatan pencegahan kebakaran dan restorasi lahan gambut yaitu Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Papua.

Sejak didirikan pada tahun 2016, BRG mendapat dukungan dari Norwegia. Dukungan Pemerintah Norwegia kepada BRG adalah bagian dari kerja sama antara Norwegia dan Indonesia yang dilakukan tahun 2010 melalui Surat Minat (LOI) untuk mengurangi emisi yang diakibatkan penggundulan hutan serta degradasi lahan hutan dan gambut. Dukungan tersebut merupakan bagian dari program yang didukung mitigasi perubahan iklim internasional (berdasarkan Konvensi Rangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim/UNFCCC) yang memanfaatkan bantuan internasional untuk mengatasi degradasi hutan di berbagai belahan dunia. Dukungan tersebut merupakan salah satu kontribusi terbesar dalam sejarah untuk mengurangi penggundulan hutan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, Norwegia dan BRG telah meminta UNOPS untuk membuat mekanisme dukungan administratif yang dapat dimanfaatkan selama periode tertentu dan bersifat fleksibel guna mengelola bantuan keuangan dari Norwegia kepada BRG melalui pendirian Fasilitas Pendukung Hasil/Result Enabling Facility BRG (REF BRG). Mekanisme tersebut mencakup komponen pengelolaan kantor administrasi; pengelolaan layanan, pengadaan, dan hibah; serta komponen pengiriman.

Untuk mendukung REF BRG, UNOPS membuka lowongan kerja untuk posisi Asisten Pendukung – Legal.

Functional Responsibilities

Under the general guidance of Head of Working Group for Planning and under the management of the UNOPS Head of ISU, the incumbent is responsible for:

  • Assisting in archiving project (legal) documents
  • Assisting in retrieving documents that are required in drafting project (legal) documents
  • Supporting in administrative tasks in preparation of events;
  • Assisting in retrieving data and information as requested by the Supervisor; and
  • Performing any other duties as assigned by the Supervisor.

Menurut panduan umum Kepala Kelompok Kerja Bidang Perencanaan BRG dan manajemen Kepala Unit Dukungan Pelaksanaan/Implementation Support Unit (ISU) UNOPS, kandidat akan bertanggung jawab terhadap:

  • Membantu dalam pengarsipan dokumen proyek (legal)
  • Membantu dalam pengumpulan data yang diperlukan dalam penyusunan dokumen proyek (legal)
  • Dukungan dalam tugas-tugas administrasi dalam persiapan acara;
  • Membantu pengumpulan data dan informasi sesuai arahan Supervisor; dan
  • Melakukan tugas lain yang ditugaskan oleh Supervisor.

Education/Experience/Language requirements

Education:

  • Secondary education or high school diploma with specialization in law, public policy or related field is required.
  • First university degree (Bachelor's degree or equivalent) in law, public policy or other relevant field is preferred.

Experience:

  • Minimum of three (3) years of work experience in legal, governance, public policy or other related field in combination with a high school diploma.
  • Experience in forestry or environment is preferred.
  • Experience in providing administrative support are preferred.
  • Strong inter-personal skills, working with people from a variety of backgrounds is preferred.
  • Good digital competence (MS Office) is preferred.
  • Good communication skill and can work in a team.
  • High attention to details, well organized, and strong analytical skills.
  • Ability to travel when needed.

Language: Intermediate in English language and fluency in Indonesian language is required. Indonesian language includes "Bahasa"

Pendidikan:

  • Minimal SMA/SMK/sederajat di bidang hukum, kebijakan umum, atau bidang lain yang terkait
  • Diutamakan S1/sederajat di bidang hukum, kebijakan umum, atau bidang lain yang terkait

Pengalaman:

  • Untuk lulusan SMA/SMK/sederajat, minimal 3 (tiga) tahun di bidang legal, pemerintahan, kebijakan umum atau bidang lain yang terkait.
  • Pengalaman bekerja di bidang kehutanan atau lingkungan hidup diutamakan
  • Memiliki pengalaman di bidang administrasi lebih disukai.
  • Memiliki kemampuan interpersonal yang kuat, pernah bekerjasama dengan orang-orang yang memiliki latar belakang berbeda-beda.
  • Memiliki kemampuan digital yang baik (MS Office).
  • Memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik dan dapat bekerjasama dalam tim
  • Detail, terorganisasi, dan memiliki kemampuan analisis yang kuat
  • Tidak keberatan dengan perjalanan-perjalanan dinas apabila diperlukan

Bahasa: Lancar berbahasa Indonesia dan memiliki kemampuan berbahasa Inggris tingkat menengah.

Source:https://jobs.unops.org/pages/viewvacancy/VADetails.aspx?id=17519#0


Recommend your friend

Copyrights 2017. All rights reserved | Technology Partner: Indev Consultancy Pvt. Ltd